Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala UPTD Puskesmas Padang Alai untuk memperoleh penjelasan resmi atas informasi tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi. Sikap bungkam tersebut justru memunculkan spekulasi dan menambah perhatian masyarakat terhadap persoalan yang berkembang.
Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, UPTD Puskesmas Padang Alai dituntut menerapkan tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel. Apabila informasi yang beredar tidak benar, klarifikasi resmi merupakan langkah paling tepat untuk mengakhiri polemik. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut terbukti, masyarakat berhak mengetahui bentuk pembinaan, pengawasan, dan tindakan disiplin yang telah dilakukan oleh pimpinan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
Kewajiban ASN menjalankan tugas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut mewajibkan setiap ASN menaati jam kerja, melaksanakan tugas kedinasan, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan publik secara profesional. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, bahkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya manipulasi administrasi kehadiran, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, penanganannya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana. Karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang diterima serta upaya konfirmasi kepada pihak terkait dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Kepala UPTD Puskesmas Padang Alai, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, maupun pihak lain yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila klarifikasi diterima, redaksi akan memuatnya secara utuh, proporsional, dan berimbang pada pemberitaan selanjutnya.
TIM INVESTIGASI